Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas dermaga Pelabuhan Jailolo yang belum mampu melayani kapal penumpang berukuran besar seperti KM Dorolonda dan KM Ngapulu untuk bersandar langsung.

Akibat kondisi tersebut, kedua kapal hanya dapat melayani penumpang dengan sistem lego jangkar di perairan sekitar pelabuhan. Sebagai solusi sementara, pemerintah menugaskan KM Sangiang yang memiliki ukuran lebih kecil dan dapat bersandar langsung di dermaga.

Meski demikian, masyarakat masih berharap kapal-kapal besar kembali melayani rute Jailolo karena memiliki jaringan pelayaran yang menghubungkan sejumlah daerah seperti Namlea, Ambon, Baubau, Makassar, Surabaya hingga Jakarta.

“Melalui penyusunan ulang RIP Jailolo ini diharapkan menjadi landasan kajian teknis untuk meningkatkan kapasitas dermaga sehingga kapal-kapal besar nantinya dapat bersandar langsung dan memberikan kenyamanan serta keamanan yang lebih baik bagi penumpang,” ujarnya.

Selain Pelabuhan Jailolo, Kemenhub juga merencanakan penyusunan dokumen RIP, DLKr, dan DLKp untuk Pelabuhan Kedi. Langkah tersebut guna memperkuat penataan kawasan Pelabuhan, sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan dan perikanan yang menjadi potensi unggulan wilayah tersebut.

Rosihan menambahkan, seluruh proses penyusunan dokumen akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Dokumen ini menjadi acuan arah pembangunan pelabuhan dalam jangka panjang dan akan ditinjau secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (ais)