Dari kendala-kendala tersebut, ia mengaku, pernah berkominikasi dengan DKP, dan pihaknya juga pernah menyurat langsung ke Bupati untuk meminta keringanan terkiat tarif PHP.

“Karena kalau begini dampaknya sampai ke nelayan, itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya sih berharap nanti rantai pasoknya untuk kesejahteraan nelayan, suplayer dan bertahannya pabrik, ya kalau kalau PAD tidak bisa di nol kan, paling tidak di Rp 1500 itu,” harapnya.

I Made juga menyarankan, jika tidak mau timbul polemik seperti yang terjadi sekarang, alangkah baiknya dalam penyusunan tarif PHP ini, semua pihak dilibatkan untuk dimintai tanggapannya.

“Bagusnya itu semua harus dilibatkan dalam penyusunan PAD itu, mungkin ada nelayan, suplayer, stekholder, atau pengusaha biar kita tahu kedepannya itu yang mana untuk kesejahteraan nelayan itu, yang bagaimana Pemkab itu membangun infastruktur ini,” pungkas I Made. (fay)