“Sejak awal Bupati menegaskan PPPK adalah bagian dari keluarga besar pemerintah daerah. Karena itu OPD diminta memangkas sejumlah kegiatan untuk mendukung pembayaran gaji PPPK,” katanya.

Iwan mengakui keterlambatan pembayaran gaji memang berdampak pada kebutuhan sehari-hari PPPK. Namun ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki pilihan lain selain membayar sesuai kapasitas fiskal yang tersedia.

“Pemerintah memahami kondisi PPPK. Tetapi saat ini keuangan daerah terbatas. Karena itu gaji PPPK akan dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Iwan.

Menanggapi rencana aksi mogok tenaga kesehatan RSUD Ir. Soekarno, Iwan menyatakan pemerintah menghargai aspirasi pegawai. Ia memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu.

Pemda bersama Dinas Kesehatan telah menyiapkan skenario alternatif. Salah satunya dengan mengoptimalkan tenaga kesehatan dari Puskesmas yang memiliki kelebihan personel untuk sementara membantu pelayanan di RSUD.