Sangat disayangkan jika potensi bukti fisik sepenting ini tidak diamankan dan diuji oleh tim penyidik sejak awal,” ungkap Hamdan.

Pengerahan Gas Air Mata di Pemukiman Banemo

Keresahan warga makin memuncak saat tindakan penegakan hukum terhadap kerusuhan susulan berujung pada penangkapan warga di Banemo yang diwarnai pengerahan gas air mata oleh aparat.

Hamdan Halil turut menyoroti dampak fatal dari pengerahan gas air mata yang masuk ke area permukiman warga. Di kawasan perkampungan Banemo tersebut, terdapat kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, serta anak bayi dan balita yang sangat rentan terhadap paparan zat kimia beracun.

“Penggunaan gas air mata di lingkungan pemukiman perkampungan yang padat dengan lansia, bayi, dan balita adalah bentuk excessive use of force. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar HAM,” ujar Hamdan.

“Prosedur penegakan hukum tidak boleh mengorbankan keselamatan warga sipil nir-dosa. Aparat harus mampu membedakan antara tindakan hukum terhadap terduga pelaku dan perlindungan terhadap kawasan permukiman sipil. Jika pola represif ini dibiarkan, krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di daerah akan semakin membesar,” tambahnya.

Desakan Evaluasi dan Investigasi Independen

Mengutip rekomendasi dan analisis dari Hamdan Halil bersama jajaran KNPI Halteng, penanganan kasus pembunuhan Almarhum Ali Daud serta insiden pengamanan di Banemo memerlukan evaluasi menyeluruh dari tingkat pusat.

Masyarakat dan elemen pemuda mendesak Divisi Propam Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas untuk segera turun ke lapangan guna melakukan investigasi independen. 

Penyidik Polda Maluku Utara didesak untuk menghentikan framing narasi yang abstrak dan kembali fokus pada pembuktian berbasis scientific crime investigation termasuk mendalami temuan barang bukti fisik kunci di TKP untuk menangkap pelaku utama yang sebenarnya. (udy)