Karena itu, lanjut Abdul Hakim, “Kami harus menggandeng Tim Satu Data Tidore dalam rangka penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara benar di lapangan,” imbuhnya.

“Jangan sampai orang yang kita bantu ternyata sudah meninggal dunia, atau dia sudah diangkat menjadi PNS, atau juga jangan sampai ekonomi keluarganya sudah naik kelas menjadi keluarga sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, selaku Koordinator Tim Satu Data membenarkan hal tersebut.

“Iya benar tadi kami rapat kolaborasi menjadikan satu data sebagai basis pelaksanaan program bantuan sembako dalam merealisasikan program 100 hari kerja kepala daerah,” ungkapnya.

Taher bilang, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, setiap kebijakan sosial di daerah harus menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) sebagai sumbernya.