Lebih lanjut, Ian sapaan akrab Ardiansyah Fauji ini, mengaku bahwa ada beberapa perubahan kriteria dalam mendapatkan DAK melalui pemerintah pusat, yakni menyesuaikan dengan RPJMN dan prioritas pembangunan presiden RI yang baru.

“Syarat mendapatkan DAK kedepan semakin ketat dan semakin fokus, setidaknya meliputi kurang lebih 10 isu-isu penting dan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Diantaranya, pendidikan, penigkatan gizi, swasembada pangan dan energi, subsidi warga miskin, hilirisasi komoditas. Hal penting lainya yang menjadi isu nasional dan prioritas Presiden Prabowo, yakni transformasi digital, reformasi kesehatan, pemberantasan korupsi dan yang terakhir pertahanan dan penegakan hukum,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah daerah harus cepat menyesuikan dengan menyiapkan data-data yang valid ketika mengupayakan dana transfer pusat masuk ke Kota Tidore Kepulauan.

Dalam agenda kordinasi dan konsultasi itu, Kami komisi III, mendapatkan banyak sekali masukan dari direktorat terkait yang menangani DAK jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan. Selain itu, informasi dari LKPP soal e-katalog versi 6 terbaru, yang bertujuan memfasilitasi proses bisnis end-to-end yang terintegrasi pada satu platform, dengan tujuan menghadirkan sistem pengadaan yang modern, transparan, dan sederhana bagi semua.