TERNATE – Keresahan warga soal program reklamasi di Ternate, ternyata tak digubris Komisi III DPRD Kota Ternate. buktinya, mereka lebih memilih  baronda ke tanah rata (Jakarta-red), ketimbang mencari solusi penyelesaian masalah keluhan warga di Kelurahan Sangaji. Padahal warga saat aksi Senin (27/1) sangat mengahrapakan kehadiran anggota DPRD untuk menyelesaikan keluhan warga tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Fahri Bachdar saat dihubungi kemarin, mengaku,  komisi III tidak bisa tinjau lokasi siang kemarin, karena waktu yang terlalu mepet. Sebab, Komisi III DPRD Kota Ternate harus berangkat Jakarta sore kemarin, sehingga tidak sempat tinjau lokasi reklamasi di Kelurahan Sangaji.  Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Kota Ternate, Abdu H. Sergi saat dikonfirmasi membenarkan agenda komisi III di Jakarta itu. Kata dia, Komisi III ke Jakarta dalam rangka berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta Dinas Catatan Sipil Kota Depok terkait system pelayanan e-KTP dan pemeliharaan alat perekaman.

Meski begitu Fahri menjelaskan, jika ada warga dan nelayan yang memblokade jalur reklamasi maka akan mengganggu volume material penimbunan dalam beberapa hari kedepan. “Otomatis volume atau pekerjaan yang tadinya lancar menjadi terlambat, memang walaupun waktu sampai akhir tahun 2020, tapi kemudian waktu penimbunan ini membutuhkan volume yang besar. Jadi kalau satu atau dua hari saja pekerjaan tidak bisa dikerjakan, maka itu sudah berapa ratus volume yang tidak bisa dikerjakan,” ungkapnya.

Karena itu, Komisinya hanya bisa berharap kedepan ada solusi atau ada pengertian baik dari masyarakat, sehingga aktivitas reklamasi bisa berjalan normal kembali. Kata dia, tuntutan masyarakat itu akan ditindaklanjuti setelah pelaksanaan reklamasi selesai. Yang ia maksudkan, setelah tanah yang direklamasi padat.

“Untuk pembentukan pekerjaan jembatan dalam kondisi sekarang belum bisa, soalnya dia butuh pekerjaan timbunan jalan dulu, supaya struktur tanah dia mengeras, baik pengerasan secara alamiah maupun pengerasan yang dilakukan oleh aktivitas kendaraan lalu lalang diatasnya. Memang dalam waktu dekat ini belum bisa dibuat jembatan di posisi kali antara jembatan penghubung di perbatasan Kelurahan, misalnya antara Kelurahan Sangaji-toboleu, kemudian di sana lagi ada Kelurahan Toboleu-Kasturian. Kemudian ada kali atau berangka. Aktivitas air keluar masuk di situ. Jadi setelah proses penimbunan selesai baru dilakukan proses pekerjaan jembatan,” jelasnya lagi.

Menurutnya, dari arah Sangaji menuju Koloncucu itu ada barangka atau kali disitu, sehingga pertemuan itu kan butuh jembatan, yang jelas setelah sampai di Sangaji di Sisi Selatan di situ tidak ada aktivitas untuk penyambungan. Penyambungan itu nanti dimulai lagi dari Kelurahan Toboleu, menuju arah Selatan. “Nanti kalau ada aliran barangka, atau ada aliran air keluar itu kan tidak bisa ditutup,” katanya.

Dia menyarankan agar aktivitas reklamasi bisa dilanjutkan di Kelurahan berikutnya, yakni di lapangan dog menuju kearah selatan. Dikatakan, area reklamasi ini dilakukan dari Salero hingga Dufa-Dufa. “Jadi ada area lain disamping menunggu titik terang atau kesepakatan yang kemudian apa yang menjadi masyarakat nelayan untuk dibuatkan alur, maka solusi kami sebaiknya ada langkah yang diambil oleh Pemerintah lewat Dinas PUPR untuk secepatnya pengerjaan lanjutan itu distart dari Kelurahan Toboleu ke Selatan. Jadi mulai timbun dari pantai Kelurahan Toboleu, dari pantai Lapangan Dog kearah selatan, supaya aktivitas jalan terus disamping kita mencari solusi,” tutupnya. (nas)