SANANA – Aksi protes yang dilakukan sejumlah orang tua murid dan guru SMK Negeri 3 Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) beberapa waktu lalu, mendapat respon dari Komisi IV DPRD Provinsi Muluku Utara (Malut), yang pada Senin (20/1),  mendatangi sekolah tersebut. 

Sebelumnya, para guru dan orang tua murid menuntut agar Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba berhentikan Saleh Umasangaji dari jabatan kepala sekolah. Mereka menilai, di 2018 lalu SMKN 3 Sanana telah mendapat bantuan rehab dua lokal sekolah sebesar Rp 100 juta. Namun, Kepsek Saleh Umasangaji hanya membeli dengan gembok ruangan guru.

Kemudian, 2017-2018 lalu anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berhak menerimanya adalah siswa, tidak diberikan kepada siswa yang berhak menerima dana tersebut. Diduga dana itu dicairkan hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

Setiap pencairan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), Kepsek SMN 3 Sanana Saleh Umasangaji tidak pernah membuat rapat tentang penundaan pembayaran yang ada di sekolah. 2019 kemarin kepsek tidak bisa mencairkan dana BOS. 

Salah satu guru honorer, Ucin Umagapi menuturkan, Kepsek tidak transparan terkait pengelolaan dana BOS. Bahkan, hingga saat ini gaji guru honor belum terbayar. “Kondisi sekolah sekarang sangat memperhatikan, seperti kursi banyak mengalami kerusakan,” katanya.

Ucin mengaku, kondisi SMKN 3 Sanana saat ini sangat memperhatinkan, bahkan Kepsek tersebut hanya mendatangi sekolah pada pagi hari dan pulang pada pukul 10.00 WIT.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Malut, Haryadi Ahmad usai bertemu dengan sejumlah guru dan orang tua murid mengatakan, pertemuan hari ini (kemarin, Red) adalah merespon terkait dengan keluhan masyarakat yang menyurat langsung ke DPRD. Olehnya itu, mereka telah bertemu dengan warga Desa Pastina, Kecamatan Sanana dan mendengar berbagai keluhan warga maupun dewan guru SMK Negari 3. 

“Jadi dalam pertemuan tadi ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh sejumlah wali murid maupun dewan guru, yakni meminta ke DPRD Provinsi segera mendorong untuk bisa menggantikan Saleh Umasangadji dari kepala sekolah, dengan berbagai alasan salah satunya adalah soal dana Kartu Indonesia Pintar (KIP),” katanya kepada sejumlah awak media. 

Politisi PBB yang didampingi Muhamad Abu Samad, Makmurdin Mus, Ibram dan Abdul Malik Silia itu menyampaikan, penggunaan dana Biaya Operasinal Sekolah (BOS) yang menurut keluhan dewan guru tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan ada lagi beberapa masalah lainnya. “Setelah mendengar semua keluhan dewan guru maupun masyarakat sebagai fungsi DPRD yang sifatnya mengontrol, maka kami tetap merespon semua keluhan yang ada. Olehnya itu, setelah kembalinya mereka ke Kota Ternate, maka mereka akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi untuk menyampaikan aspirasi warga maupun dewan guru,” ujarnya.  Menurut Haryadi, untuk kewenangan mengantikan kepala sekolah adalah dinas terkait. Tetapi sementara waktu sudah ada Pelaksanaan Harian (PLH)  SMK Negeri 3. Sehingga tidak harus menunggu lama, DPRD tetap selalu mendorong agar secepatnya segera diselesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini. “Kami bantu dorong jika kedepan ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah,” ucapnya.(nai)