TERNATE – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, pasang badan. Penanganan dugaan korupsi dana hibah KONI Malut 2024 senilai Rp12 miliar harus profesional, transparan, dan bebas intervensi.

“Tidak boleh ada pesanan atau kepentingan. Penanganan perkara harus murni yuridis,” tegas Tacoy, Selasa (10/11/2026).

Tacoy mengingatkan penetapan tersangka tidak bisa asal-asalan. Harus ada minimal dua alat bukti yang bersesuaian. Penyidik tidak boleh terjebak opini liar di masyarakat. “ Untuk jadi tersangka harus ada prosesnya. Bukti harus bersesuaian, tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.

Jenderal bintang dua itu menyebut, mengungkap korupsi bukan kerja mudah. Penyidik harus memeriksa saksi, menelusuri dokumen, hingga mengaitkan fakta satu dengan lainnya. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, hak saksi maupun calon tersangka wajib dihormati hingga putusan inkrah.