Dalam kasus KONI Rp12 miliar, penyidik menyoroti sejumlah pos janggal, pengadaan suku cadang kendaraan dinas, sewa gedung sekretariat, konsumsi staf, jasa servis kendaraan, hingga biaya perjalanan Forkopimda untuk PON XXI Aceh-Sumut.

Termasuk anggaran perlengkapan cabor, BBM kontingen, cek kesehatan atlet, rapat rutin, publikasi media, dan konsumsi internal KONI. Sejumlah pengeluaran diduga bermasalah dalam administrasi dan pertanggungjawaban.

Penyidik kini menelusuri aliran dana dan dokumen. Sejumlah saksi sudah diperiksa, diantaranya mantan Ketua KONI Malut Djasman Abubakar dan mantan bendahara KONI.(an)