SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai membahas 22 rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera ditindak lanjuti, pembahasan rekomendasi dipimpinan Sekertaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir, pada Senin (10/8/2026).
Dihadiri oleh Kepala Inspektorat, Kepala OPD terkait, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai bidang rekomendasi KPK.
Dalam pertemuan, Sekda Samsuddin menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menuntaskan 22 poin rekomendasi KPK. Rekomendasi tersebut mencakup empat area utama : perencanaan dan penganggaran, penyaluran hibah dan bansos, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola sektor pendidikan.
Poin-poin penting hasil rapat tersebut antara lain, pertama, Hibah dan Bansos : Wajib sesuai dengan laporan hasil reses DPRD, RPJMD, dan Renja OPD. Penyaluran harus dilengkapi proposal, data penerima, lokasi, serta diinput ke dalam aplikasi SIPD. BPKAD akan menyusun format baku verifikasi LPJ.
Kedua, Pengadaan Barang dan Jasa : Biro PBJ mengordinasikan pendataan penyedia, daftar hitam (blacklist), konsolidasi pengadaan, dan peninjauan kembali (review) HPS. Target penyelesaian SOP disepakati pada September 2026.