TERNATE – Adanya kesepakatan pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin kemarin untuk menunda pelaksanaan  pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta  alokasi anggaran untuk Pilkada yang belum terpakai dialihkan pada penanganan virus corona, belum mendapat respon pemerintah kota Ternate.

Pemkot Ternte beralasan masih menunggu Perpu dan turunannya Permendagri yang nantinya mengatur hal itu, yang  didalamnya akan menyinggung masalah penganggaran. Namun anggaran Pilkada yang ada itu, sudah dicairkan oleh KPU dan Bawaslu mencapai Rp12 milyar. “Jadi kita tunggu itu baru kita tindaklanjuti,” kata Kepala BPKAD Kota Ternate M Taufik Jauhar, Selasa (31/3).

Menurut Taufik, Pemkot pada Pilkada ini mengalokasikan anggaran mencapai Rp46 milyar lebih yang peruntukannya untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Dari jumlah tersebut baru KPU dan Bawaslu yang sudah dicairkan untuk tahap satu. “KPU sekitar Rp8 milyar dan Bawaslu sekitar Rp4 milyar yang sudah dicairkan,” tandasnya.

Dikatakannya, yang ada itu baru kesimpulan rapat, namun keputusan pemerintah belum keluar, sehingga pemkot ternate masih menunggu keputusan pemerintah itu melalui Perpu dan Permendagri. Namun jika semua anggaran dialokasikan ke covid, kata dia, alokasi anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp4 milyar melalui DTT ditambah penyesuaian perjalanan dinas mencapai Rp5.5 milyar lebih, dan sudah dimanfaatkan mencapai Rp1.8 milyar.

Dari data yang dikantongi Fajar Malut, untuk alokasi anggaran dari Pemkot Ternate untuk Pilkada yang sudah di sepakati diantaranya untuk KPU di sepakati 28.185.200.000, pada 2019 dianggarkan 2.750.000.000, tahun 2020 sebesar 24.435.200.000 dan penambahan 1.000.000.000, sementara Bawaslu total anggaran yang disepakati 12.500.000.000 dimana pada tahun 2019 sebesar 1 milyar, 2020 dianggarkan sebesar 11.500.000.000. Sedangkan untuk Polri dianggarkan Rp4.5 milyar dan TNI Rp1.5 milyar.(cim)