Aktivitas itu dibaca sebagai pesan politik Bupati jika Umar belum bisa digoyang dengan isu Judol. Situasinya pun kini terbelah, jika Ahdad disebut kuat karena rekomendasi dari sejumlah pihak di lingkaran kekuasaan. Umar kuat karena legitimasi birokrasi.

Meski tarik-menarik terjadi, konstitusi birokrasi jelas mempertegas jika pergantian Sekda adalah hak prerogatif Bupati.

Baik lewat evaluasi kinerja maupun manuver politik, keputusan akhir tetap di satu meja.

Pertanyaannya kini, Bupati akan mendengar lingkar ‘gedung putih’ atau mesin birokrasi ?. Sampai saat ini Umar Ali masih di kursinya. Ahdad masih di ruang Asisten II.

Publik kini menunggu akhir dari kekacauan ini, apakah Umar akan tumbang, atau justru lawan politiknya yang gagal mencapai ekspektasi. (fay)