TERNATE – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Maluku Utara (Malut)  kembali ditunda. Penundaan ini karena pergantian pejabat penerima mandat oleh Ketua Umum di level Wakil Ketua Umum

Sekretaris DPD I Golkar Malut, Arifin Djafar menyampaikan, hari ini (kemarin,  red) sesuai dengan surat DPP partai Golkar, maka dilakukan penundaan ke ketiga pelaksanaan Musda DPD Golkar Malut yang ke-5. Bahkan pada Minggu malam (15/03) juga mendapatkan konfirmasi langsung dari Sekretariat Jenderal DPP partai Golkar yang menyatakan, perpanjangan Musda ke-5 DPD Golkar Malut dari tanggal 16-19 Maret 2020, pelaksanaan pembukaannya akan dilakukan pada Rabu mendatang atau pada tanggal 18 Maret 2020 pada pukul 10:30 WIT

Arifin menjelaskan, alasan dilakukannya  perpanjangan Musda disebabkan alasan teknis organisatoris, yakni dilakukannya pergantian pejabat penerima mandat oleh Ketua Umum di level Wakil Ketua Umum, yakni Aziz Samsudin menggantikan Rizal Malarangeng yang ditugaskan ke Malut.“ Yang penerima mandat terbaru, beliau sedang menerima tugas Ketua Umum melakukan Musda di Provinsi lain. Sehingga yang bersangkutan akan tiba di Malut pada Rabu (18/3) pagi,” kata Arifin

Dia menambahkan, untuk perpanjangan Musda ini, tidak ada surat resmi, hanya  menyangkut penundaan atau penetapan yang lain, sebab pihaknya masih menggunakan standar surat yang lama. Selain itu, penundaan ini, lanjut Arifin, merupakan instruksi presiden terkait virus Corona yang saat ini merambak dunia. Sehingga untuk Malut, pada Malam kemarin DPP meminta untuk menjelaskan status terkait virus Corona dan pihaknya menjelaskan belum ada yang terinfeksi. “Karena yang menetapkan itu pemerintah Daerah, maka kami DPD tidak punya kapasitas tidak bisa menetapkan hal tersebut,” terangnya

Arifin Bilang, apalagi pada Musda ini pasti akan menghadirkan lebih dari 100 orang, sehingga untuk mewaspadai merambaknya dampak dari virus tersebut, maka seharusnya perlu adanya sterilisasi. Langkah kongkrit yang dilakukan panitia saat ini adalah dengan menyediakan masker sebanyak 1.000 yang dikirimkan langsung dari pusat dan sudah diterima oleh panitia.“ Masker tersebut akan kami berikan ke semua peserta,” ucapnya

Namun menurut dia, yang paling terpenting adalah,  Pemerintah Daerah harus menetapkan status tentang kewaspadaan virus corona dan upaya yang telah dilakukan. “Hal itu juga yang menjadi laporan kami ke DPP,” tutupnya.(cr-03)