TERNATE – Pemutusan jaringan listrik  oleh PLN Cabang Ternate pada sejumlah SKPD di Pemerintah kota Ternate berlanjut. Jika sebelumnya kantor sekretariat DPRD dan pasar ikan serta pasar kuliner yang  Dilakukan pemutusan, pada Selasa (26/01/2021) PLN lanjut memutus jaringan listrik pada beberapa SKPD salah satunya Dinas Pertanian meski akhirnya dibayar, sementara beberapa SKPD yang mau putus seperti BKPSDM dan BPKAD langsung dibayar oleh bendaharanya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Thamrin Marsaoly mengatakan, bagi dirinya hal ini baru pernah terjadi selama puluhan tahun dirinya berpemerintahan.

“Saya sangat menyayangkan karena ini kantor, dan saya pastikan bahwa hari ini pelayanan tidak berjalan, karena mungkin saja kejadian ini akan sama dengan beberapa satuan kerja. Sebab saya dapat laporan dari kawan-kawan di DPRD juga di putus, selain itu beberapa dinas dan badan juga,” katanya.

Dia berharap, hal ini agar segera diatasi. Bahkan dia sendiri untuk melunasi tunggakan listrik itu harus berhutang di rentenir, karena selain kantor induk Dinas Pertanian, dan 9 kantor lain seperti BPP dan satu UPTD, untuk biaya listrik di Dinas Pertanian sebesar Rp 3 juta lebih.

“Ini kejadian unik, dan saya minta ke teman-teman PLN untuk bisa memakluminya bahwa biasa awal tahun anggaran itu seperti ini, kami juga minta ke masyarakat juga kalau pelayanan tidak jalan mohon kami dimaafkan, karena di beberapa kantor juga pelayanan terganggu,” tandas mantan Kabag Humas Pemkot Ternate ini.

Terpisah, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menyebutkan, keterlambatan pembayaran ini karena ada perubahan aplikasi dan kendalanya terjadi di seluruh Indonesia.

“Tadi saya dilaporkan kepala keuangan bahwa sudah ada edaran Mendagri untuk bisa aplikasi lain berdampingan dengan SIPD. Karena SIPD ini banyak daerah yang keluhkan karena belum siap betul,” ungkapnya. Dengan edaran itu, kata Walikota, Pemkot akan kembali menggunakan aplikasi SIMDA untuk berdampingan dengan SIPD, dengan begitu maka harus kerja dari awal.

“Kemarin ketika konsultasi baru keluar SP2D, sementara kegiatan yang belum terbayar aplikasi lain lagi dan ketika ditanyakan belum ada jawaban teknis, jadi untuk sementara ini mungkin sehari dua ini uang persediaan kantor sudah jalan,” jelasnya. Pihaknya lanjut Walikota, sudah berkomunikasi ke PLN untuk tidak melakukan pemutusan.

“Karena kondisi seperti ini, tapi pemerintah dengan PLN ada komunikasi yang bagus, jadi mohon pengertian dan ini bukan disengaja, tapi sistem aplikasinya yang masih treble, dan saya sudah telepon ke PLN dan sudah komunikasi dengan PLN rayon Ternate juga,” terang dia.

Sementara itu, Manajer Unit Pelangan Ternate Rahmat Hidayat mengatakan, pemutusan ini dilakukan sejak Senin kemarin, selain itu pihaknya juga mendatangi beberapa SKPD diantara BKPSDM, BPKAD, Dinas Pertanian dan Disperindag karena Disperindag membawahi pasar ikan dan pasar kuliner termasuk central ole-ole.