Pada ruang yang lain, modernisasi juga membawa tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan yang berkembang pesat di Maluku Utara memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan. Persoalan pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, sedimentasi laut, dan berkurangnya ruang hidup masyarakat pesisir menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.

Pembangunan daerah seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Jika eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa pengawasan yang ketat, maka masyarakat daerah justru akan menanggung dampak buruk dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan industri tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, masyarakat lokal juga harus menjadi subjek utama dalam pembangunan daerah. Kehadiran investasi besar jangan sampai membuat masyarakat hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses pelayanan publik yang lebih baik.

Sektor kelautan dan perikanan sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah. Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara memiliki sumber daya laut yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Nelayan tradisional masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses permodalan, teknologi, hingga pemasaran hasil tangkapan. Jika dikelola dengan baik, sektor kelautan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal.