Olehnya itu, Umar memastikan pasca lebaran, Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan akan kembali melakukan evaluasi ke semua desa dan kelurahan untuk memastikan terkait dengan pemotongan dana bantuan, serta memastikan orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan data yang ada. 

“Kalau informasi dari dinas mengarahkan untuk dilakukan pemotongan itu tidak benar, saya sudah mengecek ke semua bawahan saya, dan saya pastikan itu tidak dilakukan oleh Dinas Sosial,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Ramli Amrin, mengaku, kebijakan pemotongan dana DID dari Dinas Sosial ini, tidak diarahkan oleh siapa-siapa, melainkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat. 

Tujuan dari pemotongan DID itu, diberikan kepada warga yang kurang mampu, namun mereka tidak menerima DID dari Dinas Sosial. Karena tidak semua lansia dan warga miskin di desa Akedotilou menerima bantuan tersebut.

“Jumlah penerima bantuan di desa Akedotilou sebanyak 18 orang, sementara warga yang kategori lansia 108 orang, janda dan duda 46 orang dan disabilitas sekitar 23 orang, jadi uang yang dipotong itu nantinya mau diberikan ke mereka dalam bentuk barang untuk dijadikan sebagai THR jelang lebaran Idul Fitri,” jelasnya. 

Karena persoalan ini sudah melebar, kata Ramli, pihaknya kemudian mengembalikan uang yang dipotong itu kepada warga penerima. Meski begitu, sebagian warga penerima DID itu, tidak mau menerima dan ingin diberikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan awal. Namun pemerintah desa Akedotilou, tetap mengembalikan uang tersebut.