“Lewat komunikasi politik saya akan sampaikan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kita akan meminta jadwal untuk pertemuan dengan presiden, saya akan beberkan ini semua bahwa perhatian provinsi terhadap Sail Tidore sangat kecil,” tegasnya.

Sail ini bukan hanya pertama di Tidore, tapi ada beberapa Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan oleh Provinsi Malut, contoh Morotai, itu perhatian provinsi Malut sangat luar biasa. anggaran sekitar 300 Miliar yang diberikan Provinsi pada Sail Morotai saat itu, dan sukses. “Tapi Tidore, sayang sungguh sayang, Ibukota Provinsi berada di daerah hukum Kota Tidore Kepulauan, tapi perhatian provinsi Malut terhadap Kota Tidore Kepulauan sangat kecil,” kesalnya.

“Maka hari ini, kami sadar bahwa kami tidak saling mengharapkan lagi, hari ini kami memohon kepastian dari panitia pusat apakah jadi atau tidak Sail Tidore 2022, mohon jawaban yang konkret dan pasti dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ucap Muhammad Sinen.

Sebagaimana Sultan Nuku dan Zainal Abidin Syah tidak pernah kompromi terhadap penjajah, kebenaran sejarah diabaikan oleh Panitia Sail Tidore, maka Tidore juga akan bikin gejolak. Papua diberikan kewenangan otonomi daerah, otonomi khusus luar biasa, tapi sayang pemerintah pusat tidak pernah berpikir siapa yang mengembalikan Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI). Seharusnya Tidore diperhatikan bersamaan dengan Papua.

“Maka hari ini saya mohon kepada pemerintah pusat dan beberapa Kementerian Khusus, SK Sail Tidore ini jelas dari Menkomarves, Ketua Daerah dan Sekretarisnya semua ada di Provinsi. Nanti dipresentasikan oleh Sekda Tidore anggaran dan kegiatan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tidore, Kalau pakai dana Tidore tidak cukup, Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 400 lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya 100 lebih, tidak cukup. Dan ini bukan hajatan Tidore, ini hajatan Internasional dihadiri oleh beberapa negara yang akan datang di Tidore.

“Kami hanya bisa siapkan homestay yang kelasnya mungkin tidak sama dengan hotel bintang lima, tapi lumayan tamu bisa nyaman dan bisa tidur dengan enak di Kota Tidore Kepulauan. Kami tidak minta dimanja, tapi kami minta tolong diperhatikan Tidore. Sekali lagi karena kepastian ini belum ada, rapat ini sudah berulang-ulang kali, tapi rapat menghasilkan rapat, dari 2021 sampai 2022, saya mohon maaf ini harus saya sampaikan,” tutup Muhammad Sinen.

Menjawab keluhan yang disampaikan oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan, ketua rombongan pusat Sail Tidore 2022, Yunus Sirundu yang juga sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan mengatakan, terkait dengan kejelasan dan kepastian anggaran Sail Tidore, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengirimkan surat ke masing-masing bidang untuk menyiapkan anggarannya.

“Terkait kejelasan anggaran Sail Tidore, Pak Menteri telah mengirimkan surat ke masing-masing bidang untuk menyiapkan anggarannya, kepastianya nanti akan dipaparkan oleh masing-masing bidang,” tutur Yunus.

Dalam rapat koordinasi tersebut masing-masing bidang dari Kementerian terkait memaparkan perencanaan-perencanaan yang akan ditampilkan pada Sail Tidore November mendatang, Namun terkait anggaran, tanggal penempatan perhelatan Sail Tidore bahkan Launching Logo Sail Tidore akan dikonsultasikan kembali.

Adapun panitia pusat Sail Tidore yang hadir terdiri dari Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura, Kasal TNI-AL, dan Kementerian Perdagangan.

Usai melakukan rapat koordinasi, rombongan panitia pusat Sail Tidore didampingi oleh Walikota Tidore, Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah dan sejumlah Pimpinan OPD melakukan peninjauan lokasi perhelatan Sail Tidore di sepanjang pantai Tugulufa. (hms)