TIDORE – Kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terhadap Kota Tidore Kepulauan yang masih sangat minim, membuat Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen angkat bicara.
Pasalnya, selama ini, Pemprov, dibawah Kepemimpinan KH. Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali (AGK-YA) tidak mampu menunjukan kepedulian serius terhadap Kota Tidore Kepulauan. Buktinya, dalam pengalokasian anggaran melalui APBD Provinsi Malut, Tidore selalu berada pada urutan ke 8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Malut. Padahal, Tidore merupakan Ibukota Provinsi Malut.
“Tidore ini lebih banyak diperhatikan oleh Balai, Kepedulian AGK-YA terhadap Tidore mulai nampak nanti mendekati STQ, dan itu masih difokuskan pada seputaran Sofifi, untuk Tidore secara keseluruhan belum ada. Maka dari itu, saya berharap semangat membangun Tidore ini, jangan karena STQ baru peduli, melainkan terus berlanjut setelah pelaksanaan STQ,” tegas Muhammad Sinen saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin, (11/10/21).
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan Pemprov sebagai panitia lokal agenda bertaraf Internasional, yakni Sail Tidore, yang dianggap tidak terlalu maksimal. jika dibandingkan dengan kepedulian Pemprov pada agenda Sail Morotai yang saat itu dijabat oleh Gubernur Thaib Armaiyn, dimana kegiatan tersebut dialokasikan kurang lebih senilai Rp200 Miliar. Sementara untuk Sail Tidore belum ada perhatian serius. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaksanaan Sail Tidore.
Sedangkan dari aspek Infrastruktur, Muhammad Sinen mengatakan, pembangunan di Tidore juga tidak terlalu mendapat perhatian serius dari Pemprov, sehingga yang nampak malah sebatas pembangunan gorong-gorong, itupun dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tidore, sehingga pembangunannya banyak yang tidak bermanfaat akibat tidak tepat sasaran. Bahkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov diatas wilayah Pemerintah Kota Tidore, banyak yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan sinergitas yang baik antara Pemprov dan Pemkot Tikep.
Ketua DPD PDIP Provinsi Malut juga menyentil terkait dengan aktivitas ASN di Provinsi Malut, dia bilang, setelah pusat pemerintahan provinsi dialihkan dari Ternate ke Sofifi, pada 4 Agustus 2010 lalu, dengan harapan seluruh kegiatan Pemprov bisa lebih aktif di Sofifi. Namun sampai sekarang, masih saja dibentuk kantor perwakilan provinsi yang berkedudukan di Kota Ternate.
Hal ini membuat gedung-gedung perkantoran yang telah dibangun di Sofifi dengan anggaran yang begitu besar, namun tidak difungsikan secara baik. Bahkan pemprov, malah kembali melakukan pemborosan anggaran dengan menyewa kantor perwakilan di Ternate. Ini menandakan, Gubernur dan Wagub tidak serius membangun Sofifi.
“Jika sampai tahun 2022 kemudian masih saja ada kantor perwakilan di Ternate dan ASN jarang berkantor di Sofifi. Maka saya atas nama Ketua DPD PDIP akan memimpin masyarakat melakukan aksi solidaritas untuk menagih janji Gubernur dan Wagub, jika tidak diindahkan, maka saya akan boikot aktivitas pemerintahan di Sofifi. Jadi saya berharap, kalau ada SKPD yang tidak mau menetap di sofifi, mereka sudah harus diganti, karena mereka telah membuka ruang bagi ASN untuk tidak lagi ke Sofifi,” tegas Muhammad Sinen yang dikenal dengan sebutan Ayah Erik.
Selain Gubernur dan Wagub yang dikritik, Fraksi PDIP Provinsi Malut juga diminta untuk tidak lagi melakukan rapat-rapat di Ternate, terutama rapat lintas Komisi dan SKPD maupun rapat-rapat internal DPRD. Pasalnya ini telah menjadi komitmen PDIP untuk mengawal roda pemerintahan AGK-YA. Sehingga Kuntu Daud selaku Ketua DPRD Malut dari PDIP, diminta tidak lagi ikut serta menandatangani surat yang berkaitan dengan rapat di Kota Ternate, melainkan harus dilakukan di Sofifi.
“Kalau rapat terus dilakukan di Kota Ternate, maka fungsi control dari partai yang merekomendasikan AGK-YA juga lemah. Untuk itu, yang harus diingat Gubernur dan Wagub, adalah PDIP mengeluarkan rekomendasi kepada mereka, itu tujuannya untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.