TERNATE – Pemerintahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengajukan rencana pinjaman daerah senilai Rp1 triliun. rencana pinjaman tersebut sebagaimana termuat dalam surat  nomor: 900.1/2938/SETDA dengan perihal,  Penyampaian Usulan Pinjaman Daerah Provinsi Maluku Utara, ditandatangani oleh Sekda Malut tertanggal 9 Juni 2026, disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara, agar dapat persetujuan.

Dana jumbo tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Melalui skema pinjaman daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap sejumlah kebutuhan infrastruktur prioritas dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam surat resmi yang disampaikan kepada DPRD Maluku Utara, pemerintah daerah menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak. Selain membuka akses dan konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur juga diyakini mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

“Pembangunan infrastruktur yang terarah, cepat, dan berkelanjutan diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam dokumen tersebut.

Pemprov Malut menilai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat belum sepenuhnya dapat ditopang oleh kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pinjaman daerah dipandang sebagai alternatif pembiayaan untuk memastikan program-program strategis tetap berjalan sesuai target.