Menurutnya, SIPD ini dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran melalui pengintegrasian keuangan yang baik di tahun anggaran 2024.

Ia mengatakan, SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime. Di dalam SIPD juga memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan.

“Dalam pengelolaan sistem ini bendahara harus punya pengetahuan, harus punya SDM. Sehingga kita harus menyiapkan itu melalui Bimtek, agar kedepan mereka sudah paham dan bisa melakukan pelaporan yang baik. Karena tujuan kita mereka harus bisa memahami aplikasi ini,” katanya. 

Menurut dia, melalui aplikasi SIPD ini setiap kabupaten/kota terkoneksi dengan Kemendagri di Jakarta.

Sehingga Pemkab Morotai akan menggunakan aplikasi ini sebagai bagian dari inovasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Kita akan mengundang dari Kemendagri sebagai pemateri untuk melaksanakan Bimtek di sini di Morotai, terkait penggunaan sistem ini,” pungkas Suriani.

Pewarta : Muhammad Rifai
Editor : Erwin Egga