Untuk itu, Muhammad Sinen berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD dapat merumuskan kebijakan anggaran yang tepat dan antisipatif agar keberlangsungan pembangunan di Tidore tetap terjaga.Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, daerah kepulauan seperti Tidore tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. “Sudah saatnya kita bergerak dari zona nyaman yang mengandalkan dana transfer ke langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD secara bertahap,” tegasnya.Mengakhiri sambutannya,

Wali Kota mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum penandatanganan KUA-PPAS ini sebagai komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih efektif, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama dalam Pidatonya menjelaskan Penyusunan KUA-PPAS tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Pasal 89 ayat (1), Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA-PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Ade Kama menambahkan, sebelumnya Badan Anggaran DPRD telah membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama TAPD. Sampai pada tanggal 4 November 2026, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah menyepakati Proyeksi Rancangan Anggaran Tahun 2027.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, tahapan penyusunan APBD 2027 di Kota Tidore Kepulauan selanjutnya akan masuk pada pembahasan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(hms)