Rudy juga menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah terus melakukan pembenahan guna meningkatkan ketertiban, akurasi data, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap permasalahan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Tak hanya itu, Terkait penanganan stunting, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai langkah terintegrasi lintas sektor, sehingga upaya ini akan terus diperkuat melalui evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program agar hasilnya semakin optimal.

“Demikian pula dalam penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, kami terus berkomitmen untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, berbasis data yang valid, serta berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.” tandas Rudy.

Rudy juga berharap melalui kegiatan ini terbangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara Pemerintah Daerah dan Ombudsman Republik Indonesia, sehingga Setiap masukan dan rekomendasi akan ditindak lanjuti sebagai bagian dari komitmen perbaikan pelayanan publik.

Senada juga disampaikan, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Alfajrin A Titaheluw mengatakan, Ombudsman bukan hanya sekedar penyelenggara akan tetapi sebagai mitra yang harus bergandeng tangan untuk memastikan kehadiran Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.