TERNATE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus memperkuat peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLUD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Meeting Room Waterboom Kalumata, Ternate, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Biro Perekonomian Setda Maluku Utara ini dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. H. Yudia Ramli, dan diikuti oleh 40 peserta yang merupakan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Malut, Ir. Sri Haryanti Hatari. Dalam sambutannya, Dia menegaskan bahwa keberadaan BLUD memiliki peran penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Sri Haryanti, rakor tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja BLUD sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Rakor ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan peran BLUD di Maluku Utara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong penguatan otonomi BLUD melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).