Ia menilai keberadaan pansus menjadi momentum bagi DPRD untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan rumah sakit, termasuk memastikan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan mekanisme pengelolaan limbah medis berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, kerja pansus tidak cukup hanya bertumpu pada laporan administrasi dan dokumen keuangan, tetapi perlu disertai verifikasi lapangan agar kondisi riil yang terjadi dapat diketahui secara objektif.

“Pansus jangan hanya berhenti pada angka-angka anggaran. Mereka juga perlu melihat langsung kondisi IPAL dan sistem pengelolaan limbah medis. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan yang ada,” katanya.

GMNI berharapm hasil kerja pansus nantinya tidak hanya berorientasi pada pembenahan administrasi dan pelayanan kesehatan, tetapi juga mampu memastikan aspek perlindungan lingkungan menjadi bagian dari perbaikan tata kelola RSUD Jailolo.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Jailolo belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Sementara itu, Pansus BLUD DPRD Halbar juga belum menyampaikan sikap terkait usulan agar persoalan pengelolaan limbah masuk dalam agenda pengawasan mereka. (ais)