TERNATE – Untuk merespon surat dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di masing-masing daerah yang ada di Malut. Dimana kabupaten/kota di minta untuk penanganan di bidang ekonomi, termasuk stock pangan dan kesehatan masyarakat.

Maka pada Minggu (26/4) gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Ternate melalukan rapat untuk menyiapkan data yang di minta. “Selama ini yang sudah kita jalani adalah kesehatan itu sudah banyak sekali, tapi pemberdayaan ekonomi dan jaring pengaman sosial itu yang masih kurang,” kata Wali Kota Ternate yang juga ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Ternate Burhan Abdurahman usai rapat.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan dan langkah penanganannya, datanya di minta untuk di masukan. Dia juga meminta untuk dibuatkan kajian atau skema berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk UMKM, sementara jaring pengaman sosial menurut dia telah di data oleh kelurahan tinggal verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial.

“Jadi ada yang dampak langsung misalkan mereka yang di PHK, begitu juga dengan masyarakat miskin yang lain termasuk buruh pelabuhan, jadi hampir semua sektor kena, tapi jangan sampai kita berikan bantuan ada data yang tidak valid,” ungkap dia. Namun jika saat pembagian bantuan kemudian ada yang terlewati kata dia, mereka itu tetap harus diberikan.

Untuk penyaluran bantuan sendiri menurut dia, jika sudah ada kelurahan yang telah selesai masukan datanya langsung di salurkan. “Jangan tunggu semua, kalau sudah selesai langsung di salurkan, bantuan yang disalurkan itu untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Dia juga menghimbau kepada organisasi maupun instansi vertikal lain yang menyalurkan bantuan agar dapat di koordinasikan dengan gugus tugas. “Jangan sampai dobel, tapi kalau mereka mau salurkan langsung paling tidak dikoordinasikan sehingga bantuannya berbasis data, sehingga bisa diketahui berapa banyak yang beredar di masyarakat,” tandasnya.

Sesuai dengan data sementara yang diterima Dinas Sosial dari kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan itu sebanyak 15.279 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, sedangkan untuk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak sesuai data dari Disperindag sebanyak 1.342. (cim)