Lebih jauh dijelaskan, dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah Morotai meningkat dari Rp 556,93 miliar menjadi Rp 577,10 miliar atau bertambah sekitar Rp 20,17 miliar.

Namun, peningkatan tersebut belum banyak ditopang oleh PAD. PAD hanya naik dari Rp 53,195 miliar menjadi Rp 53,199 miliar atau sekitar Rp 3,59 juta.

Sementara pendapatan transfer meningkat cukup signifikan, dari Rp 503,74 miliar menjadi Rp 520,90 miliar atau bertambah Rp17,17 miliar.

Pemkab Morotai juga memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 3 miliar berupa insentif yang disebut berkaitan dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam pencegahan stunting dan penurunan angka kemiskinan.

Rio menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemampuan fiskal dari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri.

“Ketergantungan terhadap dana transfer harus secara bertahap dikurangi, sekaligus meningkatkan kualitas belanja agar lebih selektif dan fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam perubahan APBD 2026, Pemkab Morotai juga melakukan penyesuaian pada struktur belanja. Belanja operasi dipangkas dari Rp 533,34 miliar menjadi Rp 524,42 miliar. Di sisi lain, belanja modal meningkat dari Rp112,90 miliar menjadi Rp122,95 miliar.