Untuk menjawab tantangan tersebut, Tahsim menegaskan KTNA Maluku Utara memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan petani/nelayan. KTNA berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi berbasis data. Meningkatkan kapasitas SDM dan penerapan teknologi bagi petani dan nelayan.

Selain itu, KTNA juga akan menghilangkan praktik ijon dan memastikan akses pasar yang lebih luas. Memperjuangkan pengelolaan sumber daya laut dan darat agar tidak merugikan rakyat. Mendorong penguatan kelembagaan, koperasi, serta pengendalian utang dan lembaga keuangan yang membebani.

“Rembug paripurna merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang menjadi wadah musyawarah dan penentuan arah ke depan,” pungkas mantan Aktivis PMII Cabang Ambon ini.

Dari musyawarah ini lahir sejumlah rekomendasi, antara lain :

1. Kebijakan pemerintah harus memihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

2. Penguatan sarana dan prasarana produksi.

3. Kemudahan akses permodalan dan pasar.

4. Peningkatan nilai tambah hasil produksi melalui pengolahan pasca panen.

5. Penyediaan bahan bakar dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

6. Pengembangan industri pengolahan hasil bumi dan laut.

7. Perluasan akses pasar dan pelaksanaan program khas petani dan nelayan. (ute)