Ika Wulandari mengatakan usulan program aksi percepatan kawasan industri menggunakan skema melalui rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian dan lembaga dan pemerintahan pusat agar pertumbuhan ekonomi di kawasan industri Teluk Weda bisa berbarengan dengan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi kesenjangan.
Terkait hal tersebut juga Kepala Bappelitbangda Halteng Salim Kamaluddin menyampaikan bahwa Pj Bupati yang didampingi beberapa pimpinan OPD menyerahkan dokumen perencanaan percepatan pembangunan kawasan industri teluk Weda.
Dikatakannya ada sembilan program prioritas strategis daerah yang di bawa ke Bappenas diantaranya, yaitu pembangunan dan peningkatan konektivitas daerah, pembangunan lingkungan kawasan sekitar industri melalui penataan perumahan dan mitigasi bencana, pengembangan pembangunan bidang pertanian, pengembangan pembangunan bidang perikanan, pengembangan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan pedesaan dan transmigrasi, pengembangan UKM dan sentra ekonomi lainnya dan pembangunan dan penguatan SDM ASN.
“Jadi semua itu sesuai arahan RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana Perpres nomor 18 tahun 2020,” jelas Salim.
Salim juga berharap Bappenas Regional III dapat melanjutkan koordinasi sekaligus pertemuan bilateral bersama kementerian dan lembaga terkait untuk dapat merealisasikan usulan-usulan tersebut melalui Rencana Kerja Pemerintah maupun tugas pembantuan lainnya agar masalah yang timbul di sekitar kawasan industri teluk Weda Halteng cepat diatasi.
“Sebagaimana diketahui, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan kondisi daerah, maka perlu ada kolaborasi penyelesaian antar pemerintah pusat dan daerah,” harapnya.Tampak hadir mendampingi Pj Bupati yakni Kepala Bappelitbangda Salim Kamaluddin, Kadis Kesehatan Lutfi Djafar, Kadis Lingkungan Hidup Rivani Abdulrajak, Kadis Perikanan Mufti Murhum, Kadis Pertanian Yusmar Ohorella, Kadis PMD Bustami, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Arman Alting, Kadishub, Kadis Nakertrans, Kadis Perindagkop dan UKM, Kadispenda, Kabag Pemerintahan, Kabag Umum dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Djakaria. (udy/adv)