“Untuk kasus ini apakah sudah masuk pada tahap Kadaluarsanya nanti saya tanyakan lagi kepada penyidik yang menangani. Jikalau memang sudah sampai pada tahap tersebut, maka kasus ini  harus dihentikan atau SP3. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan bisa dibuka kembali jika ada bukti (Novum) baru yang ditemukan oleh tim penyidik,” ucapnya.

Ia menyatakan, para tersangka sampai dengan saat ini terus melakukan wajib lapor sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yang jelas dalam kasus ini, penyidik masih melengkapi berkas sesuai petunjuk JPU Kejati Malut. “Selain wajib lapor, para tersangka juga dalam pengawasan penyidik,” pungkasnya.

Diketahui, penyidik telah menetapkan ATK alias Agusmawati sebagai tersangka pertama. Kasus ini ditangani sejak 6 November 2017, sesuai laporan polisi nomor: LP/39/XI/Malut/2017. 

Proses hukum sempat berlarut-larut karena berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan JPU akibat adanya petunjuk yang belum terpenuhi. Dalam penyidikan terungkap, pencairan Dana Desa tahap I tahun 2017 ditransfer ke rekening perusahaan milik tersangka, CV Syafaat Perdana. 

Dari total anggaran untuk 71 desa di delapan kecamatan, dilakukan pemotongan Rp60 juta per desa. Kini, penyidik memastikan proses hukum akan berlanjut dengan tiga tersangka yang sudah ditetapkan.(cr-02)