Mereka berharap Pemerintah Kota Tidore dapat mencari solusi agar PPPK dan PPPK Paruh Waktu tetap memperoleh kesempatan bekerja dan tidak menjadi korban kebijakan efisiensi.

Massa juga mendesak Wali Kota Tidore untuk menemui langsung para demonstran dan memberikan penjelasan terkait nasib hampir 2.000 pegawai yang disebut-sebut bakal dirumahkan.

Menyikapi hal ini, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan.

Jika sampai kondisi negara masih terus seperti ini dan terburuknya harus dirumahkan, dirinya memilih untuk memgundurkan diri daro jabatannya selaku Wali Kota Tidore Kepulauan.

“Saya tidak mau korbankan 2.000 Orang, kemudian Saya harus berleha-leha dengan jabatan,” tegas Wali Kota, saat memimpin apel akbar dalam rangka penyampaian kebijakan terkait Efisiensi Anggaran di Halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/7/2026).