TERNATE – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati, Halmahera Barat, terancam telantar. Proyek yang digadang untuk anak-anak di pelosok itu mandek total di lapangan setelah uang muka percepatan diduga digelapkan oleh manajemen subkontraktor.

Subkontraktor yang disorot adalah PT Putra Rato Mahkota (PRM), yang ditunjuk langsung oleh PT Hutama Karya selaku pemenang tender utama. Fakta mandeknya proyek dibongkar pelaksana lapangan PT PRM, Thresia B. Diana Alfa Leba.

Dia mengungkapkan, PT Hutama Karya telah mencairkan uang muka percepatan sebesar Rp1,242 miliar kepada PT PRM pada 15 April 2026 untuk pekerjaan pematangan lahan, pembangunan pagar, dan saluran air. Namun dari total itu, yang sampai ke lapangan hanya Rp600 juta, terdiri dari transfer Rp500 juta dan kasbon upah pekerja Rp100 juta. “ Sisa uang muka sebesar Rp742 juta diduga ditahan oleh Direktur Cabang berinisial W dan bagian keuangan berinisial V. Kami menduga dana tersebut dialihfungsikan karena saat ditagih, mereka mengaku uangnya sudah habis,” ungkap Diana, Rabu (7/10/2026).

Akibatnya, seluruh aktivitas pengerjaan di lokasi dihentikan total. Hak pekerja pun terancam, padahal proyek ini menyangkut hajat hidup pendidikan masyarakat adat. Mandeknya proyek strategis nasional ini memicu reaksi keras.

Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara, Mudasir Ishak, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Putra Rato Mahkota. “ Kami meminta APH untuk bergerak cepat memanggil dan memeriksa Direktur PT Putra Rato Mahkota serta bagian keuangannya. Ini menyangkut hak pekerja dan uang negara,” tegas Mudasir.