Menurut Mudasir, tindakan oknum yang diduga menyalahgunakan uang muka proyek merupakan tindak pidana murni yang tidak bisa ditoleransi. Apalagi Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah pelosok. “ Segala bentuk tindakan yang menghambat jalannya proyek, terutama yang mengarah pada indikasi korupsi atau penggelapan, harus ditindak tanpa pandang bulu karena sangat merugikan masyarakat Halmahera Barat,” tambahnya.

Dia memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga ke meja hijau agar pendidikan anak-anak di Desa Rioribati tidak telantar. Hingga berita ini ditayangkan, Direktur PT PRM berinisial W maupun bagian keuangan berinisial V belum memberikan klarifikasi.(cr-02)