“Perusahaan tidak mendaftarkan korban ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mengabaikan jaminan cacat anatomi dan biaya perawatan komprehensif,” ujarnya.

Lukman mengungkapkan, dalam Pasal 5 SPK, korban dipaksa bekerja 11 jam dalam sehari selama satu seminggu (total 77 jam/minggu) dengan jatah libur hanya 1 hari dalam sebulan. Ini melanggar Pasal 77 UU Ketenagakerjaan yang membatasi 40 jam seminggu.

“Karena dipekerjakan terus-menerus lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut, demi hukum status korban harus berubah menjadi Pekerja Tetap (PKWTT) sesuai PP No. 35 Tahun 2021,” ucapnya.

Lukman menambahkan, gaji buruh juga dipotong untuk pembelian APD (sepatu safety dan helm) yang seharusnya disediakan gratis oleh perusahaan. Bahkan penahanan gaji dilakukan dengan dalih menunggu persetujuan dari pihak ketiga “tanda tangan dari China” yang mengindikasikan tindak pidana penggelapan hak atas upah.

“Melalui laporan resmi nomor: XII/ADV-LH/IX/2026, tim kuasa hukum menuntut Disnakertrans dan pengawas ketenagakerjaan segera melakukan investigasi lapangan (K3) dan mengeluarkan nota pemeriksaan agar PT Cahaya Bintang Construction wajib menanggung seluruh biaya pengobatan hingga rehabilitasi Ovin sampai sembuh total,” pintanya.

Kemudian, membayar seluruh biaya hidup (makan dan minum) korban sejak insiden. Membayar upah penuh 100% selama korban tidak mampu bekerja. Membayar santunan cacat tetap sebagian atas hilangnya 2 jari sesuai standar BPJS Ketenagakerjaan.

Menetapkan Ovin sebagai karyawan tetap (PKWTT) serta memproses sanksi administratif dan pidana terhadap pimpinan perusahaan.