“Bahkan bulan kemarin, salah satu staf kami mendatangi mereka lagi, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Alasan mereka masih menunggu bos mereka dari Jakarta,” katanya.

Sahril mengaku, BPKAD bahkan belum dapat menghitung secara pasti potensi tunggakan pajak PT Intim Kara. Pasalnya, perusahaan tersebut belum menyerahkan dokumen kontrak pekerjaan yang diperlukan sebagai salah satu dasar penghitungan kewajiban pajak.

“Sampai hari ini (senin) kami belum bisa menghitung tunggakan pajak mereka karena sampai sekarang mereka juga belum menyerahkan dokumen kontraknya. Karena penghitungan pajak itu berdasarkan kontrak,” jelasnya.

BPKAD Pulau Morotai, kata Sahril, berencana kembali melayangkan surat kepada PT Intim Kara untuk meminta kejelasan sekaligus menindaklanjuti persoalan kewajiban pajak tersebut. “Jadi sekarang kami masih terus melakukan koordinasi,” tambahnya.

Diketahui, ketentuan perpajakan daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penagihan terhadap pajak yang tidak atau kurang dibayar.