Berdasarkan ketentuan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, pajak yang tidak atau kurang dibayar dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Untuk kondisi tertentu, jumlah tagihan dapat mencakup pokok pajak yang belum dibayar ditambah bunga sebesar 1 persen per bulan, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Setelah besaran pajak terutang ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku, pemerintah daerah juga dapat melakukan tindakan penagihan.

Regulasi perpajakan membuka mekanisme penagihan melalui surat teguran hingga tindakan lebih lanjut, termasuk penagihan dengan Surat Paksa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pajak daerah juga mengatur bahwa pajak yang telah ditetapkan dan tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Meski demikian, penerapan sanksi dan tindakan penagihan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum serta didahului dengan penetapan besaran pajak yang terutang.

Karena itu, langkah BPKAD Pulau Morotai untuk memperoleh dokumen kontrak dan data pendukung dari PT Intim Kara menjadi penting.

Dokumen tersebut dibutuhkan untuk memastikan besaran kewajiban pajak secara akurat sebelum pemerintah daerah mengambil langkah penagihan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak PT Intim Kara untuk memperoleh penjelasan dan tanggapan terkait informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak tersebut. (fay)