Belum lagi, lanjut dia situasi keuangan daerah saat ini sangat memprihatinkan. Karena pelayanan publik yang bersifat penting tak jalan sama sekali.
“Misalnya, pelayanan KTP karena tidak ada tinta. Terus hutang RSUD Ir Soekarno di Kimia Farma yang berakibat pasokan obat tidak maksimal ke RSUD, masalah pelayanan air bersih, TPP ASN yang sudah tiga bulan belum dibayarkan, dan lain-lain. Jadi APBD-Perubahan 2023 hukumnya wajib untuk segera mungkin disampaikan ke DPRD,” pungkas Rasmin.
Pewarta : Muhammad Rifai
Editor : Erwin Egga