TERNATE- Penangan sampah di Kota Ternate butuh keterlibatan semua pihak, bukan hanya tanggungjawab Pemkot Ternate namun butuh sinergitas dan kolaborasi, dengan peta jalan (roadmap) yang nantinya tersedia untuk mewujudkan visi misi Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman berkaitan dengan penanganan sampah di Kota Ternate

Dan upaya penanganan sampah tersebut intens dilakukan Pemkot Ternate melalui penyediaan sarana prasarana kemudian SDM, bahkan sistem pengelolaannya sudah mulai disiapkan, langkah ini bertujuan untuk bisa mewujudkan Ternate Bersih seperti yang direncanakan Pemkot Ternate, untuk mewujudkan itu Pemkot Ternate melalui Bappelitbangda menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah berbasis partisipatif masyarakat, yang berkolaborasi dengan pengelola TPS3R dari Kabupaten Malang sebagai salah satu pemateri.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari terhitung sejak Selasa (28/11/2023) tersebut melibatkan peserta berasal dari para Lurah se-Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Ternate Utara, selain Camat dan Lurah pada sosialisasi kali ini pihaknya melibatkan operator roda tiga, DLH, dan PKK Kota Ternate.

“Sosialisasi dan bimtek ini sudah berkaitan dengan masalah teknis sehingga lurah diharapkan punya peran aktif untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis partisipatif,” demikian, dikatakan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Rizal Marsaoly kepada wartawan.

Menurut Rizal, pihaknya sendiri telah telah diidentifikasi sejumlah permasalah sejak Wali Kota dilantik hingga saat ini, dimana jika dibandingkan sebelumnya dan kedepan nanti sudah banyak hal yang telah dilakukan Pemkot Ternate, dimana ketika dulu jumlah armada sampah terbatas dimasa dua tahun terakhir sudah ada kurang lebih 150 armada roda tiga, kemudian mobil dum truck yang jumlah terbatas Pemkot memfasilitasi 3 dumtruck, 3 ambrol dan 13 kontener.

“Ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Ternate menyelesaikan persoalan persampahan yang dimulai dengan ketersediaan armada, disini kami ingin sampaikan bahwa armada, kemudian sparepart, BBM, dukungan stakeholder dan saat ini yang perlu diperkuat adalah bagaimana pola angkut, kemudian pungut yang diselesaikan di tingkat RT sampai masuk ke TPS3R atau transdepo baru ke TPA, sehingga semua pihak yang berkepentingan kami undang untuk satukan persepsi dan pemahaman,” jelasnya.

Dikatakannya, semua perangkat yang dibutuhkan dalam penanganan sampah di Kota Ternate kini sudah mulai tersedia, sehingga saat ini yang dibutuhkan adalah menyusun peta jalan (road map), karena dengan road map yang disusun nantinya sebagai pedoman menuju Ternate Bersih.

“Sehingga ada strategi penanganan yang terarah dan terpadu, karena semua perangkat sudah siap tinggal arah yang dibuat ini nantinya dapat mengarahkan sampai ke tujuan. Dan Pemerintah Kota mendatangkan pemateri dari Malang dalam sosialisasi kali ini sebagai bentuk komitmen untuk serius mengurus persoalan sampah, sehingga implementasi visi misi dari pak Wali diakhir masa jabatan 2024 nanti yakni industriliasasi sampah dan air bersih, hal ini kemudian jadi komitmen di penghujung akhir tahun 2023 sehingga apa yang dilakukan pada 2024 lebih fokus dan terarah,” sebutnya.

Di kesempatan itu Rizal berharap, para lurah dapat berperan penting untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penanganan sampah di Kota Ternate, mulai dari hulu sampai ke hilir. Salah satunya harus punya komitmen bersama semua perangkat stakeholder yang ada, dimana penangkutan sampah pada pagi hari dimulai dari pukul berapa, dan jadwal ini harus tersosialisasi ke RT/RW yang ada pada setiap kelurahan.

“Ini yang akan kita optimalkan, dengan merubah paradigma meskipun itu tidak mudah. Tapi harus dimulai dan intens dilakukan setiap minggu peran lurah, bahkan koordinatornya juga sudah difasilitasi dengan membiayai mereka, kemudian saat ini RT pun kami libatkan untuk terjun langsung bersama memerangi sampah ini,” katanya.

Lanjut mantan Kepala DTKP Kota Ternate ini, mulai tahun 2024 retribusi sampah yang selama ini melekat di PDAM akan dialihkan mekanisme dan tata cara pungutnya, dimana pungutan itu akan dikembalikan ke kelurahan.

“Juru pungutnya, setiap RT yang ada di setiap kelurahan sehingga lebih jelas siapa yang bayar kemudian diangkut sampahnya, jadi ini formula yang dicari oleh pemerintah sehingga model pengelolaan sampah ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” tandasnya.

Ketua KSMTPST3R Mulyo Agung Bersatu Kabupaten Malang Supriadi mengatakan, kedatangan pihaknya untuk program pemberdayaan penanganan sampah di Kota Ternate, dimana Pemkot Ternate sudah menyiapkan sarana prasarana persampahan, menuju Kota Ternate Bersih.

“Kalau pelaksanaannya sudah, yang berat itu merubah perilaku masyarakat, untuk mempertanggungjawabkan limbah sampah selesai disumbernya,” katanya.

Untuk itu kata dia, dalam rangka mencapai tujuan Kota Ternate Bersih membutuhkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, sebagai bentuk komitmen menyelesaikan permasalahan sampah.

“Maka dibutuhkan komitmen lurah untuk mengawali, menciptakan dan mempertanggungjawabkan sampah dapat selesai di sumbernya,” terangnya.

Menurut dia, sesuai PP tentang Persampahan nomor 18 tahun 2008 bahwa tugas penanganan sampah dibagi menjadi dua dimana masyarakat bertugas mengurangi sampah dan tugas Pemda penanganan.*
Editor : Hasim Ilyas