SPN Polda Malut Gelar Pembukaan Pendidikan Bintara

Wali Kota Tidore Kepulauan diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan H Abdul Hakim Adjam melakukan tradisi Siraman

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam menghadiri Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A 2026, yang berlangsung di SPN Polda Maluku Utara, Kelurahan Gurabati, Senin (20 Juli 2026).

Upacara pembukaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman S.I.K, M.H dengan tema kali ini yaitu Membangun Ketangguhan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.

Calon Siswa yang mengikuti pendidikan Bintara ini merupakan putra-putra terbaik dari perwakilan Kabupaten/Kota di maluku Utara masing-masing dengan jumlah sebanyak 84 siswa yang akan mengikuti pendidikan ini paling lama selama lima bulan.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, juga menitipkan pesan kepada seluruh calon siswa khususnya kepada para siswa dari Kota Tidore agar terus semangat dalam mengikuti pendidikan, dan jangan pernah mengecewakan Daerah ini dan orang tua sehingga ketika selesai mengikuti pendidikan dapat menjadi abdi negara yang mengayomi masyarakat.

“Jadilah siswa yang benar-benar mengikuti pendidikan bintara ini hingga selesai, serap seluruh ilmu yang didapatkan agar kedepan dapat menerapkan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara khususnya di Kota Tidore Kepulauan, jangan pernah mengecewakan Daerah ini maupun Orang Tua, ingat bahwa harus tetap semangat dalam mengikuti pendidikan ini” pesan Abdul Hakim.

Sementara, Amanat Kapolri yang dibacakan oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman mengatakan bahwa, pendidikan ini merupakan program strategis Polri dalam mewujudkan tugas pokoknya, khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pendidikan pembentukan ini tidak boleh dipandang sekadar proses untuk mengubah status seseorang menjadi anggota Polri, melainkan harus menjadi proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya sehingga setiap peserta didik keluar sebagai insan Bhayangkara yang profesional, bermoral, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.