Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus utuh agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, terutama terkait isu dugaan pengalihan lokasi pembangunan jalan.

Menurut keduanya, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai rencana dan tahapan pembangunan, sementara pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap penjelasan disampaikan secara terbuka dan dapat dipahami.

Di sisi lain, Sukri dan Darmin mengingatkan seluruh anggota DPRD agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan kepada media, khususnya terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut mereka, setiap pernyataan anggota DPRD memiliki konsekuensi dan dapat memengaruhi persepsi publik.

Karena itu, informasi yang belum terkonfirmasi secara utuh sebaiknya tidak disampaikan dengan narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,memperkeruh keadaan, atau bahkan memicu konflik sosial.

DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat, semestinya hadir untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah, bukan justru memperlebar perbedaan pandangan.