DARUBA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pulau Morotai melayangkan surat panggilan kepada sejumlah anggota DPRD Pulau Morotai, yang malas berkantor karena diduga takut terkena virus Corona. Hanya saja, pihak BK  masih merahasiakan identitas anggota DPRD yang disuratinya tersebut.

Ketua BK, Suhari Lohor kepada wartawan mengatakan pihaknya sengaja mengeluarkan surat panggilan, karena sudah beberapa pekan terakhir ini  ada beberapa anggota DPRD tidak pernah terlihat di kantor. Yang disesalkan Suhari, alasan mereka tidak berkantor karena  takut virus Corona.

Jika anggota DPRD tidak berkantor dan beralasan untuk mencegah penularan virus corona, alasan ini tidak rasional. “Masa anggota lain berkantor  yang lainnya tidak berkantor, emangnya yang berkantor ini ada dua nyawa dan tidak berkantor hanya satu nyawa. Pokoknya tidak ada alasan anggota DPRD harus berkantor, saya belum bisa sampaikan nama-nama mereka, nanti saya sampaikan jika surat panggilan kedua saya nanti tidak digubris,” kata Suhari Lohor saat ditemui wartawan di gedung DPRD, Rabu (15/4) kemarin.

Menurutnya, sebagai anggota DPRD Morotai wajib berkantor, untuk melaksanakan  tugasnya sebagaimana yang telah diucapkan dalam sumpah janji jabatan saat pelantikan.  Ikhtiar itu penting tapi kita lihat mereka ini takut berlebihan. “Kalau bicara rasional, ada beberapa anggota tetap aktif berkantor, karena ini tanggungjawab dan bagaimana bisa kerja lembaga kalau anggota DPRDnya seperti ini,” sesalnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, tujuan anggota DPRD harus berkantor agar supaya bilamana ada warga yang datang menyampaikan aspirasinya bisa terlayani. “Kalau tidak berkantor bagaimana bisa tampung aspirasi rakyat,” ujarnya.

Ada langkah tegas dari lembaga DPRD bagi anggota dewan yang tidak disiplin dan malas berkantor.  DPRD yang malas tetap dipanggil berdasrakan Tatib karena DPRD diatur dalam Tatib.  Walaupun mereka tidak mejalankan tugas melanggar kode etik harus diberikan sangsi. “Untuk teman-teman DPRD yang malas berkantor dan tidak disiplin menjalankan tugas, dan melakukan kunjungan kerja maka di perintahkan kepada Bendahara dan ibu Sekwan supaya jagan berikan uang SPPD,” tutup Suhari. (fay)