Komisi I secara khusus meminta BKPSDM memperketat pengawasan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan karena kedua dinas tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

“Dinas Kesehatan itu menyangkut pelayanan di puskesmas sampai ke desa dan kelurahan. Begitu juga Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah. Ini pelayanan dasar, jadi harus benar-benar diawasi,” ujarnya.

Selain itu, Sarmin juga menegaskan agar ASN yang ditugaskan benar-benar berada di tempat tugas saat jam kerja berlangsung. Berdasarkan kunjungan lapangan Komisi I ke sejumlah kecamatan, khususnya Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan, masih ditemukan ASN yang tidak berada di lokasi tugasnya.

“Kami minta BKPSDM memberikan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah agar kepala-kepala OPD betul-betul melakukan pengawasan. ASN harus disiplin, baik PNS maupun PPPK,” tandasnya.

Komisi I berharap pengawasan yang lebih ketat dapat menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berjalan. (ute)