TERNATE – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, secara terbuka mengungkap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petani dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI akhir pekan kemarin.

Di hadapan anggota DPR RI dan jajaran perbankan nasional, Sarbin menegaskan bahwa program pembiayaan murah yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kecil justru masih sulit dijangkau oleh sebagian besar nelayan dan petani di Maluku Utara.

Menurutnya, karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri. Selain persoalan akses transportasi yang mahal dan memakan waktu, masyarakat juga masih dihadapkan pada berbagai persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan untuk memperoleh pinjaman KUR.

“Nelayan dan petani sangat membutuhkan dukungan modal usaha. Pemerintah daerah sudah membantu melalui berbagai program, termasuk bantuan mesin tangkap bagi nelayan. Namun ketika mereka ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal tambahan untuk pembuatan bodi kapal atau kebutuhan produksi lainnya, akses pembiayaan masih menjadi kendala,” ujar Sarbin.

Dia menyoroti kondisi di mana masyarakat yang hanya membutuhkan pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp50 juta tetap harus menghadapi prosedur yang dianggap rumit. “Kadang masyarakat kecil kesulitan memenuhi syarat administrasi. Akibatnya, banyak yang memilih jalan pintas dengan meminjam di lembaga tidak resmi atau pinjaman online karena prosesnya lebih cepat, meskipun risikonya jauh lebih besar,” tegasnya.