Selain persoalan akses KUR, Sarbin juga mengungkapkan kesulitan pemerintah daerah dalam memperoleh data penerima bantuan modal dari pihak perbankan. Padahal, data tersebut dinilai penting untuk mensinkronkan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah dengan sektor perbankan.

Dalam kesempatan itu, Sarbin turut menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir kepada DPR RI. Di antaranya terkait kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini dinilai masih memberatkan pelaku usaha sektor perikanan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Tim BAKN DPR RI, Dr. Herman Khaeron, mengakui bahwa penyaluran KUR di Maluku Utara masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelaahan, porsi terbesar KUR masih terserap di sektor perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan belum mendapatkan porsi yang memadai.

“Penyalurannya masih relatif kecil dan progresnya lambat. Ini harus menjadi perhatian bersama agar program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Herman.(rl)