Beberapa investigasi lembaga non-pemerintah sebelumnya juga disebut menemukan adanya catatan terkait peradilan yang tidak adil. “Yayasan Salawaku juga mengingatkan adanya perhatian dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) terkait stigmatisasi terhadap komunitas adat tersebut,” ujarnya, Senin (28/09/26).

Terkait ekspansi industri nikel di Halmahera, Fahrizal menyebut lebih dari 40 persen wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat telah ditetapkan sebagai konsesi tambang, sehingga perlindungan terhadap ruang hidup komunitas adat menjadi penting.

Dalam pernyataannya, pihaknya menyampaikan harapan kepada Polda Maluku Utara agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pembuktian yang cukup dalam menetapkan tersangka, serta menghindari praktik yang dapat mengarah pada kriminalisasi kolektif.

“Kami berharap penegakan hukum tetap berjalan profesional dan menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang telah diratifikasi Indonesia,” pintanya.

Selain itu, Salawaku juga mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat O’Hongana Manyawa beserta wilayah adatnya, serta membangun mekanisme perlindungan yang lebih berpihak pada masyarakat adat.(cr-02)