TERNATE – Gara-gara belum mencairkan anggaran Pilkada 100 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Taliabu, Agus Salim Ganiru disemprot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan pilkada serentak dan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 Malut di Royal Resto Ternate, Kamis (9/7).

Tak hanya itu, Tito juga secara terang-terangan membongkar jumlah saldo yang mengendap di rekening kas Pemkab Taliabu, Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Timur (Haltim), Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan (Halsel).

Menurutnya, jumlah APBD Pemkab Taliabu memang terbilang kecil hanya sebesar Rp 691 miliar. Dengan sisa saldo kas milik Pemkab Taliabu masih sebesar Rp 112 miliar. Angka itu jika dibuka lagi untuk kekurangan jumlah anggaran Pilkada yang meliput KPU, Bawaslu dan aparat keamanan sebesar 19,3 miliar. Ditambah belanja pegawai 4,30 miliar, maka anggaran yang tersisa masih sebesar Rp 89 miliar. “Artinya kalau uang itu diberikan kepada KPU, Bawaslu plus berikan belanja pegawai, masih sisa bapak punya uang 89 miliar. Itu jangan sampai di cek sama pak Kapolda, pak Kejati, kemana uang itu?. Jangan sampai buat proyek, duhulukan agenda nasional,” ungkapnya.

Mantan Kapolri ini meminta Sekda Taliabu menyampaikan pesan kepada Bupati agar paling lambat hari Senin (13/7) sudah mencairkan 100 persen anggaran Pilkada di KPU, Bawaslu dan aparat keamanan yang sedang menjalankan tugasnya. “Tolong sampaikan sama Bupati, karena nanti akan jadi objek pemeriksaan kita loh pak,” tegas Tito.

Mendagri mengaku, bukan hanya daerah yang bekerja keras menggenjot anggaran Pilkada dinaikan. Tetapi di Pusat, ia juga tidak kendor mendesak Menteri Keuangan. “Kami dari Pusat itu mengendur Menteri Keuangan, udah turun hampir 960 miliar, hampir 1 triliun dari Pusat dibagi-bagi ke Daerah. Bawaslunya 157 miliar dibagi-bagikan ke daerah, udah. Itu KPU-nya ditambah udah 1,15 miliar, ada KPU Pulau Taliabu? Nanti tolong bapak catat ini, kita udah tambah 1,15 miliar, semua dari APBN ini sudah ada tambahan semuanya,” jelasnya.

Selain Taliabu, jenderal polisi aktif ini juga mengungkapkan dana APBN untuk Pilkada serentak tahun 2020 juga sudah disalurkan kepada KPU di Kabupaten Halbar senilai Rp 2,49 miliar, kemudian Kota Ternate Rp 1,57 miliar, Haltim Rp 1,62 miliar, Kepsul Rp 1,10 miliar, Halut Rp 3,3 miliar, Halsel Rp 3,43 miliar, dan Tikep ditambah lagi sebesar Rp 1,42 miliar. “Kalau mau ditanya siapa? Pusat itu adalah Mendagri yang berjuang untuk bapak.  Bawaslu juga sudah dapatkan, tapi angkanya lebih kecil, puluhan sampai ratusan juta,” paparnya.

Tak hanya itu saja, ia juga membongkar sisa saldo yang sedang parkir di rekening kas Pemkab Halbar. Dalam catatan Tito, KPU setempat baru dialokasikan sebesar 21 persen, kemudian Bawaslu 22 persen. “Bapak tolong dicatat, dalam catatan kami ada saldo kas 101 miliar di Halbar, kalau di KPU, Bawaslu dan aparat Keamanan diberi itu totalnya Rp 34,88 miliar, pegawai untuk biayai gajinya itu Rp 20,42 miliar. Artinya kalau bapak serahkan ke KPU 100 persen, Bawaslu 100 persen kemudian aparat keamanan 100 persen, kemudian belanja pegawainya bapak bayar Rp 20 miliar, maka di Halbar masih ada sisa anggaran sebanyak Rp 45 miliar,” jelasnya.

Sementara Kota Ternate menurut catatan Mendagri, baru menyalurkan sebesar 38 persen untuk KPU, dan 40 persen untuk Bawaslu. “Ini tolong kalau bisa diselesaikan. Saya gak perlu baca, karena beliau sudah paham kalau saya bilang, beliau cepat sekali bergerak,” katanya.

Sedangkan di Pemkab lainya, ia hanya sekedar membaca angka persen dari nilai anggaran Pilkada yang sudah disalurkan. Kata dia, untuk Haltim baru 39,72 persen yang disalurkan, begitu juga Sula baru 40 persen. “Ya lumayan juga untuk Halsel perhatiannya tinggi, KPU 57,33 persen, Bawaslu 46 persen lebih, aparat keamanan 36 persen, lumayan. Tinggal dituntaskan. Karena kita mau ngejar tanggal 15 Juli. (nas)