WEDA – Sejumlah kader partai Golongan Karya (Golkar), mulai  ambil bagian dalam polemik yang terjadi di internal partai berlambang beringin tersebut, dengan menyatakan sikap menolak Hi. Sakir Ahmad sebagai ketua DPRD Halteng.

Kader Golkar Halteng, Salim Kamaraja mengatakan, alasan penolakan Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD, lantaran telah melakukan manuver politik yang tidak melewati mekanisme organisasi. Sakir sebagai Ketua DPD II Partai Golkar, juga harus tunduk terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam hal ini Edi Langkara yang kapasitasnya sebagai Wasekjen DPP. “selaku kader partai dan pengurus Pimcam dan Pimdes menolak Sakir Ahmad dilantik sebagai Ketua DPRD,” akunya.

Salim mengaku, sikap Wasekjen DPP Golkar terkait internal partai yang belum kondusif, maka harus ditinjau lagi itu sangat pantas. “Belum lagi penjaringan kemarin. Karena Sakir mengusulkan sendiri namanya ke DPP untuk dilantik sebagai Ketua DPRD, tanpa melalui mekanisme partai,” ujarnya.

Sebagai Kader Partai Golkar juga merasa kesal dengan komentar Ketua DPD II Golkar itu yang mengancam dua anggota DPRD (Zarkasi Zainuddin dan Aswar Salim) untuk dipecat, “mestinya dalam pembinaan harus ada tahapan sebagaimana aturan organisasi,” katanya.

Terkait polemik ini, pihaknya menunggu keputusan DPP. “Ini domainnya DPP yang akan memastikan hal ini, kita selaku kader dan pengurus partai di tingkat pimdes menunggu itu,” tandasnya.

Mantan Bendum Golkar Halteng itu meminta, DPP untuk mengevaluasi kepemimpinan Sakir Ahmad sebagai Ketua DPD II Partai Golkar. “Kami sebagai Kader Golkar Halteng meminta DPP mengevaluasi kepemimpinan Sakir Ahmad,” tutup Salim. (udy)