WEDA – Fraksi PDIP angkat bicara terkait proses pengusulan pimpinan DPRD yang menimbulkan polemik di media dan internal Fraksi Partai Golkar. Bagi fraksi PDIP, polemik ini adalah hal yang biasa. Sebab sebuah keputusan pasti ada pro dan kontra.

Ketua Fraksi PDIP Nuryadin Ahmad menyampaikan, apa yang dilakukan dua Pimpinan DPRD adalah sebuah tanggung jawab konstitusional yang harus dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu UU 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA, PP 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tatib DPR dan Keputusan Paripurna DPRD pada tanggal 14 Juli 2020 yang dihadiri oleh seluruh Fraksi di DPRD Halteng termasuk fraksi Partai Golkar. “Karena itu saya sampaikan kepada anggota DPRD khusus Fraksi Partai Golkar untuk tidak lagi beropologi dan merasa parno politik dengan apa yang telah dilakukan oleh Pimpinan DPRD kita. Toh yang nanti dilantik menjadi ketua DPRD adalah anggota Fraksi Partai Golkar sendiri,” ujar Nuryadin.

Lanjut dia,  sangat keliru kalau Fraksi Golkar menyatakan fraksi lain mencampuri urusan internal mereka. Sebab kewenangan pengusulan itu adalah domainnya Pimpinan DPRD. Partai politik hanya sebatas menyampaikan nama calon pimpinan melalui surat resmi kepada pimpinan DPRD.

Kalaupun pimpinan DPRD meminta masukan dan pendapat dari seluruh anggota maupun fraksi DPRD itu hanya pertimbangan menjaga hubungan kolektif kolegial di lembaga DPRD.  Sebab kalau kita mau ranut ke belakang, penundaan pengusulan pimpinan DPRD karena ada alibi politik dari Fraksi Golkar yang menyampaikan kepada Pimpinan DPRD bahwa rekomendasi DPP Partai Golkar terkait Penetapan Pimpinan DPRD ini masih ada tarik menarik di internal, sehingga meminta waktu untuk ada penyelesaian secara internal. “Akan tetapi sampai 8 bulan berjalan tidak ada lagi laporan resmi kepada Pimpinan terkait penyelesaian internal tersebut,” ungkap politisi PDIP itu.

Di sisi lain, Partai Golkar secara institusi selalu mendesak kepada pimpinan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPP Partai Golkar. “Jadi sesungguhnya selama  ini fraksi Golkar meminta bantu kepada fraksi lain melalui Wasekjen Elang untuk turut serta menyelesaikan kisruh internal mereka, sehingga kami pun menjadi korban dari kecaman publik dan tidak ada satupun dari fraksi golkar yang tampil untuk menjelaskan itu, Karena itu perlu diingat dan dicatat bahwa sikap kami selama ini semata mata untuk kebaikan bersama, bukan untuk menzalimi hak orang. Jadi sangat tidak elok kalau hari ini Fraksi Golkar membuat pernyataan bahwa fraksi lain tidak boleh mencampuri urusan fraksi golkar, menurut saya ini akrobat politik yang tidak menarik untuk ditonton dan tidak baik untuk pendidikan politik di negeri ini,” tandasnya. (udy)