SOFIFI – Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara (Malut), Armin Zakaria yang menyalahkan masyarakat saat Covid-19, berbuntut panjang. Anggota DPRD Malut, Sahril Taher bahkan secara terang-terangan melarang Armin ikut dalam proses sidang Paripurna di DPRD.

Sahril menjelaskan, pernyataan Armin yang menyatakan kenaikan angka covid-19 akibat kelalaian masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan Pemerintah, itu sudah menyakiti hati masyarakat. Sehingga saat rapat  Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Malut, Senin (27/), Sahril mengusir Armin, walaupun Armin tak menghadiri rapat paripurna tersebut. 

“Jika Gubernur menghadirkan Armin dalam paripurna ini, maka saya akan mengusir mereka,” teriak Sahril sebelum Paripurna di Skorsing oleh Ketua DPRD.

Sahril menegaskan, dengan menyalahkan rakyat dalam peningkatan kasus covid-19 di Malut, maka Armin tidak diperkenalkan untuk menginjakan kaki di rumah rakyat. Bahkan tindakan Armin, lanjut Sahril tidak bisa diampuni. Jika ada anggota DPRD Malut lain yang turut membela Armin, maka ia akan mengambil sikap yang sama seperti yang dilakukannya pada Armin. “Jika ada anggota DPRD Malut lain yang memebelanya, maka saya akan mereka berdua juga akan saya sikat bersamaan. Jadi jangan coba-coba,” cecarnya.

Dia menambahkan, pengusiran Armin dari gedung DPRD Malut itu beralasan, sebab DPRD adalah lembaga yang mewakili rakyat, sehingga ada anggota DPRD yang tidak membela hak rakyat, maka dirinya menyarankan agar segera berhenti dari anggota DPRD. “ ada anggota DPRD yang tidak membela rakyat, mendingan berhentilah dari anggota DPRD,” ungkapnya.

Sahril beranggapan, jika rakyat ada yang dilecehkan, maka sama dengan melecehkan DPRD. Untuk itu, Sekretaris Komisi I DPRD Malut itu menyarankan agar Gubernur mengevaluasi Armin, atau biar perlu langsung menggantikannya. Karena Armin dinilai mengganggu hubungan baik antara Gubernur dan DPRD.” Perlu dievaluasi atau langsung menggantikan saja dia. Masa hanya satu orang Armin saja dapat mengorbankan hubungan baik dengan DPRD. Lagian dia juga tidak layak menjadi Kepala Dinas, masih banyak yang lebih layak,” cetusnya.

Terpisah, Sekprov Malut Samsudin A. Kadir mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Komisi I Deprov Sahril Taher.” Beliau mungkin sebagai wakil rakyat kami bisa memahami seperti apa mereka bisa melakukan langkah tersebut. Dan tadi juga kan ada perdebatan juga dengan anggota yang menyatakan itu bukan keputusan DPRD secara bulat, namun kami juga tentu saja melakukan pembicaraan dengan pak Sahril Taher, mudah-mudahan nanti kami akan menghubungi Kadis Perhubungan, tinggal meminta maaf dan sebagainya. Tapi yang jelas sudah kita diskusikan kita akan bicarakan dengan kadis Perhubungan,” jelasnya. (nas)