TERNATE – Program pemerintah untuk menangani kawasan kumuh di Kota Ternate nampak berjalan mulus, sebab semua program untuk menangani itu intens dan serius dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kota Ternate sebagai instansi teknis yang menangani itu.

Program penanganan kawasan kumuh yang digagas pemerintah pusat untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di tahun ini, Pemkot Ternate melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) telah menyalurkan anggaran yang diperuntukan untuk penanganan RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai Rp1.904.128.500, dan tersebar pada 8 Kelurahan di Kota Ternate.

Bahkan distribusi program BSPS  melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 itu, peruntukan untuk 133 unit rumah warga pada 8 Kelurahan di Kota Ternate.

Kepala Dinas Perkim Kota Ternate Nuryadin Rahman mengatakan, program BSPS yang dianggarkan melalui DAK tahun 2020, sudah tersalurkan mencapai hampir Rp 2 miliar. Dari jumlah itu, kata dia, penyaluran pada termin I telah terdistribusi bantuan sebanyak 33 unit, sedangkan termin II sebanyak 60 unit dengan total anggaran sebesar Rp.1.904.128.500,-

“Tinggal termin III sebanyak 40 unit dengan nilai anggaran Rp 818.980.000,” jelasnya. Pada termin I, lanjut Nuryadin, meliputi Kelurahan Makassar Timur, Kelurahan Soa, Kelurahan Soa sio dan Salero.  “Kalau untuk termin II di Kelurahan Tubo, Dufa Dufa, Sangaji, Kelurahan Toboleu, Mangga Dua Utara, di Kelurahan Bastiong Talangame dan Kayu Merah baru sebagian,” tutup dia.(red/pn)